NarasiTime.id – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menyebut, bakal mengevaluasi lokasi SMPN 4 Citeureup di Desa Leuwinutug yang letaknya persis di dekat saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet).
“Nanti saya akan evaluasi,” ungkap Burhanudin kepada media saat diwawancarai, Selasa (29/8/2023).
Ia mengaku, rencana pembangunan SMPN 4 Citeureup di bawah Sutet itu dalam tahap pengkajian yang dipimpin langsung oleh Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor.
“Ada tim teknis yang mengkaji, dipimpin oleh Dinas Pendidikan dan Kesehatan,” jelas dia.
Kendati demikian, polemik pembelian lahan kurang lebih 7.000 meter persegi dengan harga Rp17,5 miliar hingga kini masih menjadi tanda tanya oleh sejumlah tokoh publik.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi menyoroti lokasi SMPN 4 Citeureup yang letaknya berada di bawah Sutet.
Ia menyebut, pemilihan lokasi dibawah Sutet itu harus dikaji secara detail engineering design (DED) nya agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembangunan bangunan.
“Pemilihan lokasinya dibawah Sutet itu harus dikaji secara DED nya, seperti apa karena menyangkut keselamatan anak juga,” ungkap kang Bibih sapaan akrabnya.
Menurutnya, usulan pembangunan SMPN 04 Citeureup di Desa Leuwinutug itu setidaknya di kaji ulang jika harus membeli lahan. Sebab, masih ada lahan fasus fasum yang dapat dipakai untuk realisasi pembangunan.
“Bupati sendiri menyampaikan di dalam pendapatnya pengadaan itu jika peruntukannya tidak skala prioritas ya setidaknya di kaji ulang,” tandasnya.
Alangkah baiknya, lanjut Bibih, anggaran sebesar Rp 17 miliyar yang sudah diajukan untuk pembelian lahan diperuntukkan dalam realisasi pembangunan SMPN 4 Citeureup.
” Kalau memang itu jadi skala prioritas cari aja, karena disitu juga masih ada lahan fasus fasum. Jangan beli lah bisa digunakan lahan yang tidak dipakai lalu uangnya untuk membangun karena masih banyak sekolah-sekolah yang memerlukan dana,” papar dia.
Oleh karena itu, Komisi IV menyarankan agar pembelian lahan tersebut bisa dialihkan menggunakan lahan fasus fasum supaya polemik pembelian lahan tak disoalkan.
“Setidaknya cari lahan yang bisa digunakan seperti fasus fasum. Uangnya buat membangun, kita setuju untuk realisasi pembangunan itu tapi yang terbaik adalah Rp 17 miliyar digunakan untuk fisik dan penyedia lahan cari lahan yang fasus fasum yang produktif,” tutupnya.***
