NarasiTime.id – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Bogor telah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna di Cibinong, pada Kamis (28/3/2024).
Rudy Susmanto pun mengapresiasi Pemkab Bogor yang telah menyampaikan LKPj Bupati Bogor tahun 2023 dengan tepat waktu atau tiga bulan setelah tahun anggaran 2023 berakhir.
“Penyampaian LKPj tepat waktu tentu akan memberi waktu leluasa dalam pembahasan,” kata Rudy di Cibinong, Selasa (1/4/2024).
Setelah dokumen LKPj diterima, DPRD akan membahasnya di tingkat Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Namun, pembahasan baru akan dimulai pada April 2024 atau setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.
“Setelah LKPj disampaikan, kita bahas di dalam AKD, baik tingkat komisi-komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) yang dimulai setelah Idul Fitri,” ujarnya.
Sebelumnya Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, mengungkapkan bahwa ada beberapa hal terkait kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan tahun 2023, di antaranya optimalisasi pendapatan asli daerah yang dilaksanakan melalui 17 strategi, optimalisasi pendapatan transfer yang dilaksanakan melalui 4 strategi, dan optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan usulan kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan dana hibah.
“Untuk kebijakan belanja daerah tahun 2023, ada pengalokasian belanja kesehatan dan hal lain yang berkaitan dengan kesehatan,” paparnya.
Selain itu, ada peningkatan komponen belanja yang mendorong pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial.
Lalu ada peningkatan belanja yang diarahkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penciptaan lapangan kerja padat karya.
“Tahun 2023 lalu ada pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku usaha serta pendampingan usaha bagi wirausaha baru yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi,” tutur Asmawa Tosepu.
Tak hanya itu, bantuan sosial juga disalurkan bagi masyarakat rentan yang terdampak bencana alam maupun non-alam.
“LKPj Bupati Bogor tahun 2023 juga membahas realisasi penggunaan anggaran maupun target pendapatan daerah,” beber Asmawa.
Sebagaimana diketahui, realisasi pendapatan daerah 2023 mencapai Rp 9,74 triliun dari target setelah APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 9,79 triliun. Realisasi pendapatan daerah mencapai 99,42 persen.
Sedangkan untuk realisasi belanja daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp 9,618 triliun dari target Rp10,7 triliun. Realisasi belanja daerah berkisar 95,23 persen.
Kemudian target pembiayaan setelah perubahan Rp 300,370 miliar atau terealisasi 100 persen. Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Rp 425,279 miliar.
“Rencana dan catatan strategis yang akan diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPj tahun 2023 akan memacu semangat seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk meningkatkan kinerja demi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik,” tandas Asmawa. (*)
