NarasiTime.id – Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu meminta Penyuluh KB untuk agar melakukan edukasi sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) secara besar-besaran demi mewujudkan program Bangga Kencana.
Hal itu sebagai upaya mendorong terwujudnya keluarga Kabupaten Bogor sehat, sejahtera dan produktif.
Asmawa Tosepu menuturkan, salah satu indikator keberhasilan dari program Bangga Kencana adalah persentase pemakaian kontrasepsi KB, di Kabupaten Bogor selama 5 tahun belakangan, pencapaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 74,25 persen, tahun 2022 sebesar 61,70 persen dan tahun 2023 sebesar 66,93 persen.
Hal itu sejalan dengan program Bangga Kencana. Dia berharap di tahun 2024 angka persentase pemakaian kontrasepsi KB di Kabupaten Bogor bisa bertambah.
Salah satu ujung tombak untuk menyukseskan program ini adalah para penyuluh dan PLKB.
“Penyuluh dan PLKB bersama tenaga penggerak desa dan pos KB desa selain harus memiliki pengetahuan, kemampuan kolaborasi dan cara komunikasi yang baik, juga harus memiliki ekstra kesabaran dalam menghadapi berbagai tingkah laku dan karakter masyarakat,” tutur Asmawa Tosepu.
Menurutnya, perempuan masih menjadi pihak yang rentan dalam masalah reproduksi, untuk itu perlu peningkatan peran kaum laki-laki dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan reproduksi masyarakat dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Asmawa Tosepu juga meminta DP3AP2KB atau instansi terkait untuk melakukan rekrutmen guna penambahan PKB/PLKB.
Selain itu, agar mengantisipasi penyuluh KB yang memasuki batas usia pensiun, serta optimal dalam meningkatkan kompetensi PKB/PLKB, tenaga penggerak desa dan pos KB desa.
“Melalui pelatihan yang efektif dan perkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategis agar tujuan kita untuk meraih nawacita “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat tercapai,” terangnya.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Sussy Rahayu menambahkan bahwa pengendalian populasi menjadi pendekatan yang berfokus pada pendekatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kesehatan reproduksi ini harus mendapat perhatian yang optimal, terutama untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor yang berkualitas,” jelasnya. (*)
