NarasiTime.id – Sengketa lahan yang terjadi di Sukamulya dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan diselesaikan oleh tiga Anggota DPR RI dari Daerah Pemilhan (Dapil) V Kabupaten Bogor.
Tak cuma itu, tiga wakil rakyat itu pun siap cabut perizinan penambangan yang bermasalah di sana.
Kesepakatan itu diungkapkan dalam acara diskusi bersama 9 Anggota DPR RI yang digelar oleh Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, pada Rabu (24/1/24).
Dari 9 Anggota DPR RI, hanya 3 wakil rakyat yang hadir di antaranya, Anggota Komisi VII DPR-RI Adian Napitupulu dari Partai PDI-P, Anggota Komisi V DPR-RI, Mulyadi, dan Anggota Komisi I DPR-RI, Fadli Zon dari Partai Gerindra.
“Hari ini kita Gerindra dan PDIP sepakat agar sengketa tanah di Sukamulya diselesaikan dengan adil, lalu kedua kita juga setuju bagi para perusahaan-perusahaan tambang galian c untuk legalitas izinnya segera di evaluasi bahkan di cabut,” tutur Adian Napitupulu.
Adian juga mengatakan bahwa hak-hak atas tanah yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan oleh pihak perusahaan agar segera dikembalikan ke negara.
“Ketiga kami juga dari PDIP dan Gerindra, bersama Mulyadi dan Fadli Zon meminta data dari Kabupaten terkait hak-hak tanah yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan atau yang sudah habis masa waktunya untuk dikembali ke negara dan dikembalikan kepada rakyat,” kata dia.
Fadli Zon menambahkan, semua masalah-masalah yang di Bogor soal kebijakan nasional, anggota DPR merupakan alat instrumen yang bisa menjadikan bagian dari solusi.
“Dan kita berharap agar masalah ini dapat dikoordinasikan bersama DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan juga Pemerintah Daerah,” tutur dia.
Fadli Zon menyampaikan lewat forum diskusi publik yang digelar oleh JJB (jurnalis jaringan bogor) supaya masalah yang ada di Kabupaten Bogor bisa diselesaikan.
“Salah satunya terkait dengan Parung panjang dan saya sering kali datang kesana dan tau persis masalahnya seperti apa, tetapi miris sampai sekarang belum selesai, maka dari itu ini harus ada satu kebijakan dan komando yang sama dalam menyelesaikan masalah ini termasuk permasalahan tanah dan kemacetan di puncak dan infrastruktur baik fisik maupun non fisik,” kata Fadli Zon. (*)
