NarasiTime.id – Persoalan samapah masih menjadi PR besar bagi pemerintah, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, hampir di semua wilayah masyarakat mengeluhkan sampah yang belum bisa dikendalikan pemerintah secara optimal.
“Setiap kami keliling, hampir semua wilayah di Kabupaten Bogor, masyarakat mengeluhkan soal sampah. Atas arahan calon bupati Bogor, Rudy Susmanto, saya meninjau langsung pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kecamatan Klapanunggal,” ujar calon wakil bupati Bogor, Jaro Ade saat mengunjungi PT. JBL di Lulut Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kamis (10/10/2024).
Sejalan dengan program pemerintah pusat, visi misi pasangan nomor urut 1, Rudy Susmanto – Jaro Ade salah satunya mengentaskan persoalan sampah di Kabupaten Bogor.
Keberadaan TPPAS Lulut Nambo yang dikelola PT. Jabar Bersih Lestari (JBL), menurut Jaro Ade merupakan sebuah solusi penanganan sampah, namun belum bisa menyelesaikan sampah di Kabupaten Bogor.
“Saya apresiasi adanya PT JBL ini, hanya saja mungkin saat ini kapasitas mesin untuk pengelolaan sampahnya baru mampu 50 ton saja. Kedepan jika pak Rudy Susmanto dan saya Jaro Ade terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Bogor, kapasitasnya harus lebih ditingkatkan,” kata Jaro Ade
PT. JBL merupakan salah satu perusahaan milik BUMN yang konsen mengelola sampah di TPPAS Regional Jawa Barat yang berada di Lulut Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Saat ini, JBL sudah teken kontrak MoU dengan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok bahkan Kota Tangerang Selatan.
“Luas lahan di TPPAS Lulut Nambo ini puluhan hektar, dan saya kira kerjasama ini tidak hanya lintas Jawa Barat saja, bisa juga dengan Provinsi Banten dan bahkan Daerah Istimewa Jakarta (DKJ). Dan yang lebih penting adalah menambahkan jumlah kapasitasnya, karena jumlah sampah di Kabupaten Bogor baru 20 ton yang bisa diakomodir TPPAS Lulut Nambo ini,” tutur Jaro Ade.
Jaro Ade mengatakan, TPPAS Lulut Nambo merupakan proyek strategis nasional untuk penanggulangan persoalan sampah lintas Provinsi. Tentunya, perlu dukungan dan kerjasama antara kota kabupaten dan provinsi.
“Karena ini lintas kota/ kabupaten bahkan lintas provinsi, kedepan para kepala daerah baik tingkat kota/ kabupaten dan bahkan beberapa gubernur seperti, gubernur Jabar, Gubernur Banten dan DKJ harus duduk bersama mencari solusi soal sampah ini, karena sampah dari DKJ, Bekasi, Tangerang masuk ke Kabupaten Bogor,” tukas Jaro Ade. (*)
